Politik

Batal lantik BG Presiden langgar konstitusi? Kenapa keputusannya harus berlama-lama ?

0

Batal lantik BG Presiden langgar konstitusi? Kenapa keputusannya harus berlama-lama ?

Jokowi JK

Jokowi JK

Batal lantik BG Presiden langgar konstitusi?

Di media sosial sedang ramai dikomentari tentang batal dilantik nya BG sebagai kapolri oleh presiden Jokowi. Menurut pihak-pihak yang kontra dengan keputusan ini, presiden dianggap melanggar konstitusi. Menurut mereka presiden melanggar konstitusi, karena BG sudah disetujui oleh DPR, dan pengadilan telah mengabulkan tuntutan BG di sidang pra-peradilan, status tersangka telah lepas dari nama BG. Presiden dianggap melanggar UU No.2 Tahun 2002 Pasal 11, tentang kepolisian republik Indonesia.

OK, kita coba analisa dech.. Nggak begitu saja saya percaya (karena memang lazim dipelintirkan), saya cari UU No.2 Tahun 2002. Terus terang saya nggak punya back-ground ilmu hukum sama sekali dan awam tentang masalah hukum. Jadi kalau ada yang salah boleh minta tolong dibenerin ya…

UUno2-2002

Bahasa hukum seharusnya jelas, nggak boleh ambigu atau bisa multi-tafsir. Penafsiran dan perumusan nya harus sesuai dengan logika bahasa. Kalau pada akhirnya terjadi multi tafsir kemungkinannya adalah perumusannya yang salah atau penafsirannya yang salah.

Dari pasal 11 sepertinya hanya ayat 1 yang relevan dengan kontroversi ini. Bisa kita lihat bahwa memang presiden hanya bisa melantik seseorang menjadi kapolri setelah disetujui oleh DPR, tapi bukan berarti sebaliknya bahwa seseorang yang telah disetujui oleh DPR harus dilantik oleh presiden. Sepertinya dan saya yakin logika bahasanya seperti itu. Jadi kayaknya presiden nggak melanggar pasal 11 ayat 1. Atau ada pasal lain yang mungkin terlanggar? Tentang pengadilan yang telah mengabulkan tuntutan BG di sidang praperadilan, nggak ada kaitanya dengan keputusan presiden ini, tanpa status tersangka pun presiden punya hak untuk tidak menjadikan BG sebagai kapolri.

Kenapa keputusannya harus berlama-lama?

Akibat status tersangka BG, BW dan AS, timbul polemik KPK vs POLRI yang dirasa cukup berkepanjangan, presiden dianggap tidak responsif mengenai masalah ini. Masyarakat dan media seakan-akan nggak sabar menunggu sikap presiden.

Nah sepertinya ini cukup menarik. Menurut saya ada tiga hal yang menjadi pertimbangan presiden. Timing juga terlibat disini.

Presiden perlu memastikan efek politis nya seminimal mungkin, dia harus yakin bahwa calon kapolri yang baru akan dapat disetujui oleh DPR. Karena sepertinya BG sudah punya dukungan kuat di DPR. Ini masalah politis. Apa akibat nya kalo ini terjadi? POLRI nggak punya kapolri, cuma punya PLT kapolri. Bukan hal yang baik untuk polri dan bangsa Indonesia. Makannya cukup memakan waktu bagi presiden untuk melakukan konsolidasi politik dengan banyak tokoh politik dan masyarakat. Bahkan dalam kasus ini presiden menemui pimpinan KMP, Prabowo Subianto, dan justru malah lebih dulu bisa memenangkan dukungan politik dari kubu KMP, yang notabene adalah lawan politiknya. Pada saat-saat terakhir presiden juga menemui ketum PDI-P dan Nasdem.
Masalah timing, disinilah menurut saya presiden cukup cerdas. Presiden mengumumkan keputusan nya pada saat DPR mendekati masa reses nya. Menunggu keputusan sidang pra-peradilan cuma alasan presiden untuk mengulur waktu, toh hasilnya juga nggak berpengaruh apa-apa. Maka otomatis tidak akan ada kegiatan di DPR selama kurang lebih satu bulan (19 Februari 2015 s/d 22 Maret 2015). Mari kita lihat pasal 11, ayat 3. DPR cuma punya waktu 20 hari untuk menyetujui atau tidak menyetuji usulan presiden tentang calon kapolri yang baru. Karena masa reses tentu DPR nggak punya waktu untuk membahas hal ini, sedangkan menurut pasal 11, ayat 4, jika tidak ada balasan dari DPR otomatis calon kapolri yang diajukan dianggap disetujui. Tidak disebutkan bahwa 20 hari tidak termasuk masa reses, hari libur atau yang lainnya. Artinya 20 hari ya betul-betul 20 hari, semua macam hari dihitung, ga peduli hari kerja atau hari libur, hari kiamat pun dihitung.
Presiden sekaligus mengumumkan pemberhentian sementara dua pimpinan KPK dan mengumumkan 3 nama PLT pimpinan KPK, karena KPK tidak bisa mengeluarkan keputusan apa-apa dengan adanya status tersangka BW dan AS. Ini bukan kebetulan, bayangkan kalau keputusan ini diumumkan seminggu sebelumnya, polemik di masyarakat akan tambah rumit karena presiden akan dianggap berpihak ke POLRI ketimbang KPK. Bukan issue yang bagus bagi stabilitas politik.
Kalau skenario diatas bisa berjalan mulus, maka POLRI dan KPK bisa terselamatkan.

Leave a Reply

Advertisement

POPULAR

%d bloggers like this: